Ayah dari seorang gadis kecil bernama Zahra Adeeva. Mengajar di Unismuh Kendari, Alumni UNHAS dan UGM. email:pattahindi@gmail.com

Masih adakah ruang bagi Minoritas ?


Kelompok minoritas di Indonesia selalu mengalami pelemahan dan peminggiran dari proses demokrasi. Mereka hidup dalam keterasingan dan jauh dari hiruk-pikuk demokrasi. Kondisi diciptakan seolah-olah telah terjadi demokrasi yang parokhial (sebagai warga negara, namun tidak tahu hak dan kewajiban), akhirnya mereka pun menjadi liyan (other) yang terpisah dari kelompok mayoritas.

Realitas ini bertolak belakang dari nilai luhur perlindungan badan dunia PBB terhadap keberadaan minoritas. Deklarasi PBB tentang Hak Kelompok Minoritas pasal 27 Kovenan Hak Sipil dan politik jelas disebutkan bahwa. “negara harus mengambil langkah-langkah untuk menciptakan kondisi menyenangkan yang memungkinkan orang-orang yang tergolong kelompok minoritas untuk mengungkapkan ciri khas mereka dan untuk menetapkan kewajiban bagi negara untuk mendorong kegiatan ekonomi dan sosial tertentu yang dilakukan oleh komunitas minoritas. (A.Aide, C.Krause, & A. Rossas (eds), 2001 : Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Ironis, perlindungan terhadap kaum minoritas berbalik 180 derajat terhadap kondisi masyarakat lokal/adat di Indonesia, hal ini terlihat atas hak mereka terhadap sumber daya alam yang semestinya mereka nikmati sejak dulu. Hutan, gunung berisi logam, dan sumber daya lainnya tidak lagi memberi kehidupan yang pasti. Masyarakat lokal/adat mengalami “perampasan” hak atas kekayaan alam yang semestinya dinikmati anak cucu mereka.

Perlindungan dan Pengakuan


Inilah persoalan dari komunitas lokal atau kelompok minoritas, persoalan pengakuan dan perlindungan menjadi persoalan utama. Upaya membangun demokrasi yang kuat dari suatu bangsa memungkinkan adanya kekuatan masyarakat sipil di aras lokal. Olehnya itu, pemerintah seyogyanya mendengar aspirasi rakyat/komunitas lokal yang telah lama terpinggirkan oleh suatu rezim.

Tesis ini merefleksikan bahwa antara negara dan komunitas lokal dimana penetrasi kepentingan harus berjalan dengan adil dengan tidak mendominasi satu dengan lainnya. Jika negara mendominasi maka akan terjadi otoritarianisme seperti era orde baru.

Ada sebuah harapan semacam “titik jumpa” antara negara dan masyarakat sipil dalam menciptakan tujuan bersama. Paling tidak, masyarakat di aras lokal mampu di tempatkan sebagai bagian subyek pembangun demokrasi. Bukan (sengaja) dipinggirkan dari hiruk-pikuk demokrasi karena bagaimana pun suara masyarakat lokal bisa diartikan menjadi suara “tuhan” (vox populi, vox dei).

Konsolidasi

Konsolidasi menurut Larry Diamond (Developing Democracy Toward Consolidation, 2003) mencakup pembiasaan, dimana norma-norma, prosedur-prosedur dan harapan-harapan tentang demokrasi menjadi sedemikian terinternalisasi sehingga para aktor secara rutin, secara mekanis, mencocokkan diri dengan aturan mainnya yang tertulis dan tidak tertulis, bahkan ketika mereka sedang berkonflik dan bersaing.

Franz Magnis Suseno dalam pandangannya, diperlukan tuntutan-tuntutan agar diwujudkan struktur demokratis dari adanya prasyarat yang memadai. Salah satu syarat terpenting dan hakiki yang ditegaskan dan perlu sekarang dibicarakan yaitu adanya konsensus dasar demokratis sendiri (Mencari Sosok Demokrasi, 1997).

Masa depan demokrasi tidak bisa dilepaskan dari upaya konsolidasi terhadap eksistensi kelompok minoritas. Komunitas di aras lokal/adat akan mengalami transformasi, yang dibutuhkan perlunya konsolidasi dan rekonsolidasi diantara stakeholders. Paling tidak rasa optimis itu lahir dari pemikir seperti Franz Magnis Suseno, dan Larry Diamond.

Share on Google Plus

About Patta Hindi

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
Post a Comment